LEGAL STANDING YAYASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN SENOPATI DALAM MEWAKILI ANGGOTA UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN STUDI KASUS PUTUSAN NO. 338/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL

Dalam definisi yang diberikan oleh ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), jelas adanya keinginan agar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dapat menyandang sebagai para pihak dalam proses beracara di Pengadilan, terutama berkaitan dengan pencarian legal standing LPKSM. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah YPK-Senopati memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Apakah YPK-Senopati memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan legal standing berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 338/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangan-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang bersifat deskriptif analitis yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini membahas legal standing LPKSM berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Secara administratif ada konsekuensi logis karena pendaftaran dan pengakuan LPKSM dapat dicabut oleh pemerintah, misalnya LPKSM menyimpang dari fungsi dan tugas semula. Kewenangan demikian di satu sisi berguna untuk mencegah munculnya LPKSM �gadungan� yang berpotensi merugikan konsumen, tetapi di sisi lain membuka kesempatan munculnya perlakuan deskriminatif pemerintah terhadap LPKSM-LPKSM tertentu yang kritis. Kesimpulan dalam penelitian bahwa YPK-Senopati memilik hak legal standing untuk mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen berbunyi bahwa: �lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbadan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya� dikaitkan dengan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan tersebut yang menyatakan bahwa pokok persoalan yang dijadikan sebagai dasar pengajuan gugatan ini adalah perihal perlindungan konsumen, maka pengajuan gugatan oleh kuasa penggugat yang tidak lain adalah para pengurus LPKSM YPK-Senopati dimana dalam akta pendiriannya mencantumkan perlindungan konsumen, maka berdasarkan pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen dengan sendirinya mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ini. Dengan demikian LPKSM YPK-Senopati memiliki kapasitas legal standing mewakili anggotanya untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam gugatan perbuatan melawan hukum.

1.  UEU-Undergraduate-11630-cover.Image.Marked.pdf - 452 KB
2.  UEU-Undergraduate-11630-pengesahan.Image.Marked.pdf - 387 KB
3.  UEU-Undergraduate-11630-persetujuan.Image.Marked.pdf - 388 KB
4.  UEU-Undergraduate-11630-publikasi.Image.Marked.pdf - 349 KB
5.  UEU-Undergraduate-11630-pernyataan.Image.Marked.pdf - 394 KB
6.  UEU-Undergraduate-11630-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 428 KB
7.  UEU-Undergraduate-11630-daftar isi.Image.Marked.pdf - 367 KB
8.  UEU-Undergraduate-11630-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 373 KB
9.  UEU-Undergraduate-11630-bab 1.Image.Marked.pdf - 654 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD